DJP Terbitkan Lebih dari 354 Ribu "Surat Cinta" Pajak

Bagi sebagian wajib pajak, menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa langsung menimbulkan kekhawatiran. Salah satu surat yang cukup sering disebut sebagai “surat cinta” adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK. Istilah ini kembali menjadi perhatian setelah DJP menerbitkan lebih dari 300 ribu SP2DK sepanjang 2026.

Hingga akhir Agustus 2026 DJP telah menerbitkan 354.404 SP2DK, dengan 304.994 SP2DK di antaranya diterbitkan dalam rangka pengawasan. Penerbitan SP2DK merupakan bagian dari kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki DJP. Angka tersebut menunjukkan bahwa SP2DK bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada wajib pajak tertentu atau perusahaan dengan skala besar. Dengan semakin luasnya penggunaan data dalam administrasi perpajakan, wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat menerima permintaan penjelasan apabila terdapat data atau informasi yang perlu diklarifikasi oleh DJP.

Lalu, sebenarnya apa itu SP2DK? Sederhananya, SP2DK adalah surat dari kantor pajak yang berisi pertanyaan, bukan tagihan dan bukan hukuman. DJP kini punya banyak sumber data, misalnya laporan dari bank, data transaksi dari lawan bisnis, data kepemilikan kendaraan atau properti, sampai faktur pajak yang tercatat di sistem. Jika data tersebut tidak cocok dengan apa yang Anda laporkan di SPT, kantor pajak akan mengirim SP2DK untuk meminta penjelasan. Contohnya, rekening Anda menunjukkan pemasukan besar, tetapi omzet yang dilaporkan di SPT jauh lebih kecil. Bisa jadi memang ada kesalahan lapor, tetapi bisa juga uang itu ternyata pinjaman atau transfer antarrekening pribadi yang bukan penghasilan. SP2DK adalah kesempatan Anda untuk menjelaskan hal tersebut.

DJP sendiri menyebut SP2DK sebagai sarana komunikasi awal, yaitu ruang dialog agar wajib pajak bisa memberi klarifikasi atau membetulkan laporannya secara sukarela sebelum masalahnya berkembang lebih jauh. Aturan terbarunya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025). Menariknya, SP2DK tidak hanya dikirim ke orang atau badan yang sudah punya NPWP. Mereka yang belum terdaftar pun bisa menerimanya jika DJP menemukan data yang menunjukkan adanya kewajiban pajak.

Lonjakan jumlah SP2DK tahun ini juga tidak terjadi secara kebetulan. Pemerintah sedang berupaya mengejar target penerimaan pajak 2026 yang nilainya lebih dari Rp2.350 triliun. Hingga Agustus 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.409 triliun atau sekitar 59,8% dari target, tumbuh 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan sisa waktu empat bulan, DJP perlu memperkuat pengawasan, dan SP2DK menjadi salah satu alat utamanya. Di sisi lain, sistem Coretax yang kini menjadi tulang punggung administrasi pajak membuat DJP makin mudah mencocokkan data antarwajib pajak secara otomatis. Selisih kecil yang dulu mungkin luput, sekarang lebih cepat terdeteksi. Karena itu, siapa pun, dari pemilik UMKM hingga perusahaan besar, sebaiknya tidak lagi menganggap SP2DK sebagai hal langka.

Jika suatu saat surat ini sampai di tangan Anda, perhatikan batas waktunya. Berdasarkan PMK 111/2025, wajib pajak diberi waktu 14 hari sejak surat diterbitkan untuk memberikan penjelasan. Jika butuh waktu lebih lama, misalnya karena dokumen pendukungnya banyak, Anda bisa mengajukan perpanjangan hingga 7 hari, asalkan diajukan sebelum batas 14 hari berakhir. Tanggapan bisa disampaikan melalui akun Coretax, dikirim lewat pos atau kurir, datang langsung ke kantor pajak, atau melalui konferensi video. Bagi yang sudah mengaktifkan akun Coretax, membalas secara daring adalah cara paling praktis karena prosesnya tercatat rapi di sistem.

Yang sering disepelekan, mengabaikan SP2DK tidak akan membuat masalah hilang. Jika tidak ada tanggapan, atau penjelasan yang diberikan dianggap belum memadai, kantor pajak dapat melanjutkan dengan mengundang Anda untuk pembahasan, melakukan kunjungan, bahkan mengusulkan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan tentu jauh lebih melelahkan dan berisiko berujung pada tambahan pajak beserta sanksi administrasinya. Jadi, merespons SP2DK dengan baik justru menjadi cara paling hemat untuk menyelesaikan persoalan sejak awal.

Langkah pertama saat menerima surat cinta pajak adalah tetap tenang dan membaca isinya dengan teliti. Perhatikan data apa yang dipertanyakan, untuk tahun pajak berapa, dan kapan batas waktunya. Setelah itu, kumpulkan dokumen yang relevan, seperti rekening koran, faktur, kontrak, bukti potong, atau catatan pembukuan, lalu cocokkan dengan laporan yang sudah Anda sampaikan. Jika ternyata data DJP keliru atau ada penjelasan yang wajar, sampaikan klarifikasi yang jelas beserta buktinya. Sebaliknya, jika memang ada yang terlewat dilaporkan, pembetulan SPT secara sukarela biasanya menjadi pilihan yang lebih ringan dibandingkan menunggu pemeriksaan. Jangan lupa pula menyimpan seluruh bukti pengiriman tanggapan sebagai arsip.